BKSAP DPR RI

BKSAP DPR RI gelar diskusi bareng Universitas Atma Jaya Yogyakarta

YOGYAKARTA – BKSAP DPR RI bersama dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) menggelar diskusi strategis yang bertajuk "Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kerja Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI". Acara ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BKSAP, kalangan akademisi serta Mahasiswa menghadirkan dialog mendalam mengenai pentingnya kolaborasi antara dunia akademis dan pemangku kebijakan dalam menjawab berbagai tantangan nasional.

Sinergi Kebijakan dan Digitalisasi

Dalam sesi diskusi yang berlangsung intensif, para peserta menyoroti krusialnya pembuatan kebijakan yang tidak hanya strategis, tetapi juga responsif terhadap dinamika zaman. Salah satu poin utama yang dibahas adalah keterkaitan erat antara kebijakan politik dengan perkembangan dunia digital.

Wakil Ketua BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri menegaskan bahwa dinamika digital dan kebijakan politik saling memengaruhi satu sama lain, sehingga kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk sektor akademis, mutlak diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dalam kepentingan nasional.

Fokus pada Kesetaraan dan Gender

Selain isu kebijakan umum, forum ini memberikan perhatian khusus pada isu kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Irine menekankan bahwa perjuangan untuk kesetaraan adalah proses berkelanjutan yang memerlukan pemahaman mendalam.

"Kami menyadari bahwa perjuangan kesetaraan tidak pernah out of date. Oleh karena itu, diperlukan penguatan ilmu terkait pengambilan keputusan yang berbasis gender," ujar Irine dalam diskusi tersebut.

Meskipun diakui bahwa keterwakilan perempuan dalam periode 2024–2029 telah mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya, forum ini menyoroti bahwa masih diperlukan penguatan dari sisi regulasi. Hal ini bertujuan agar pengambilan keputusan di masa depan dapat lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu keadilan gender.

Harapan untuk Masa Depan

Diskusi ini menegaskan kembali peran strategis kampus sebagai "dapur pemikiran" yang dapat berkontribusi nyata bagi diplomasi dan pembangunan kebijakan Indonesia. Diharapkan, melalui sinergi ini, lahir solusi-solusi inovatif yang mampu menjawab tantangan kompleks bangsa di masa depan.

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Belarus, Isfhan Taufik (F-PG) dan Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Belarus, I.N. Adi Wiryatama (F-PDIP) menerima Duta Besar Belarus untuk Indonesia, H.E. Dr. Raman Ramanouski. (10/06/2026).

Pertemuan antara kedua pihak membahas upaya penguatan kerjasama bilateral RI - Belarus dalam berbagai bidang, diantaranya pertanian, pendidikan tenaga medis, pengelolaan limbah, serta kerja sama antar parlemen. GKSB DPR RI - Parlemen Belarus menyambut baik potensi kerjasama antara kedua negara dan berkomitmen untuk menjembatani hubungan bilateral RI - Belarus.

BKSAP DPR RI bersama INTER PARES menggelar diskusi hari kedua Peer-to-Peer Workshop on Meaningful Public Participation dengan topik Qualit of Engagement and Communication di Ruang Diplomasi BKSAP, pada Rabu (3/6/2026).

Sejumlah perwakilan parlemen yang hadir dalam diskusi tersebut diantaranya, DPR RI (Parlemen Indonesia), Majelis Nasional Perancis, Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, Senat Romania dan Dewan Nasional Republik Slovakia.

Diskusi membahas bagaimana informasi RUU disebarluaskan, masukan publik dikelola, hingga kewajiban parlemen memberi penjelasan kepada warga.

Seusai diskusi, segenap peserta juga berkesempatan untuk menghadiri jamuan makan malam bersama Wakil Duta Besar Belanda untuk Indoenesia Mr. Adriaan Palm.

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Delegasi Inter Pares Parlemen Uni Eropa menggelar workshop bertajuk Meaningful Public Participation in the Legislative Process guna memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (2/6/2026) itu dibuka oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga.

Dalam sambutannya, Ravindra menyoroti tantangan yang tengah dihadapi berbagai negara terkait menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Menurutnya, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga dialami negara-negara maju. Oleh karena itu, penguatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan menjadi aspek penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

“Kepercayaan publik merupakan fondasi bagi pelaksanaan reformasi struktural jangka panjang, modal sosial dalam menentukan arah pembangunan, serta prasyarat bagi tata kelola pemerintahan yang efektif,” ujar Ravindra dalam forum tersebut.

Ia menjelaskan bahwa lembaga legislatif selama ini menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun kepercayaan publik. Salah satu penyebabnya adalah persepsi bahwa proses legislasi berlangsung secara tertutup dan belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat. Karena itu, kerja sama DPR RI dengan Inter Pares diharapkan dapat menjadi wadah untuk mempelajari berbagai praktik terbaik dari parlemen di berbagai negara dalam mendorong keterlibatan publik yang lebih substansial.

Lebih lanjut, Ravindra menegaskan bahwa upaya mewujudkan meaningful public participation merupakan proses yang terus berkembang. Tidak ada parlemen yang memiliki model sempurna dalam menjamin representasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Setiap institusi, menurutnya, perlu terus belajar dan beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat, teknologi, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap proses demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, Ravindra mengingatkan bahwa prinsip meaningful public participation telah memeroleh landasan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut menegaskan tiga hak utama masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang, yaitu hak untuk didengar (right to be heard), hak agar pendapatnya dipertimbangkan (right to be considered), serta hak untuk memperoleh penjelasan atas masukan yang disampaikan (right to be explained).

Menurutnya, ketiga prinsip tersebut menjadi pembeda yang jelas antara partisipasi publik yang benar-benar bermakna dengan pelibatan masyarakat yang hanya bersifat formalitas. Oleh sebab itu, DPR RI terus berupaya memperkuat mekanisme partisipasi publik dalam setiap tahapan legislasi agar produk hukum yang dihasilkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap workshop yang diselenggarakan bersama Inter Pares tersebut dapat menghasilkan pertukaran pengalaman dan pembelajaran yang bermanfaat bagi penguatan praktik parlementer yang lebih inklusif. Dengan demikian, proses legislasi tidak hanya menghasilkan regulasi yang berkualitas, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi dan proses demokrasi itu sendiri. (Parlementaria)

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Australia, Rahayu Saraswati (F-PGerindra) bersama dengan Wakil Ketua BKSAP, M. Husein Fadlulloh (F-PGerindra) mengadakan Working Lunch dengan Delegasi Parlemen Australia pada hari Sabtu (23/05/26).

Delegasi Australia - Indonesia Parliamentary Friendship Group, Hon. Tim Watts dan Sen. Richard Colbeck menyampaikan apresiasinya atas kesediaan GKSB Australia dan BKSAP DPR RI untuk mengadakan pertemuan di sela-sela kesibukannya. Pertemuan membahas upaya penguatan kerjasama kebudayaan, kerjasama kawasan Indo-Pasifik, serta penguatan kerja sama antar-parlemen.

Ketua GKSB Australia juga mendorong kerjasama Indonesia - Australia pada bidang pendidikan, kepemudaan serta peningkatan hubungan antar-masyarakat kedua negara.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Australia, Y.M. Siswo Pramono, Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Ibu Gita Kamath, serta jajaran KBRI Canberra dan Kemlu RI.

Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI– Parlemen Meksiko menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar Meksiko untuk Indonesia H.E. Mr. H.E. Francisco de la Torre, pada siang ini (12/5/2026) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Pertemuan berlangsung dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin selama 73 tahun. Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia dan Meksiko untuk memperluas kerja sama strategis pada sejumlah bidang termasuk kerja sama sektor perdagangan, pertanian, pendidikan, hingga diplomasi budaya.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota GKSB DPR RI-Parlemen Meksiko sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) (F-PD) menyoroti pentingnya penguatan kemitraan ekonomi yang lebih seimbang dan inklusif, termasuk dorongan pembentukan kerangka kerja sama perdagangan yang lebih komprehensif. Ia juga menyampaikan perhatian terhadap kebijakan tarif impor baru Meksiko yang berdampak pada sejumlah produk Indonesia, serta mendorong adanya mekanisme dialog dan review bersama guna menjaga iklim perdagangan yang sehat dan saling menguntungkan.

Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Meksiko Herman Khaeron (F-PD) turut menekankan pentingnya penguatan kerja sama sektor pangan dan perikanan, khususnya terkait sertifikasi halal untuk produk daging sapi asal Meksiko agar dapat memperluas akses pasar di Indonesia. Selain itu, ia juga menyoroti potensi kerja sama perdagangan komoditas udang dan pengembangan industri perikanan yang dinilai memiliki peluang besar bagi kedua negara.

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Meksiko menyampaikan apresiasi atas eratnya hubungan persahabatan Indonesia–Meksiko dan menyambut baik peluang peningkatan kerja sama kebudayaan, perdagangan, pendidikan, serta industri kreatif kedua negara. Meksiko juga menyatakan dukungannya terhadap penguatan kolaborasi people-to-people contact, termasuk melalui pertukaran akademik, festival budaya, hingga peluang kerja sama perfilman dan industri kreatif sebagai jembatan diplomasi antar masyarakat. Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif, mencerminkan semangat kedua negara untuk membangun kemitraan strategis yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan.

Di tengah meningkatnya polarisasi geopolitik, geoekonomi, serta potensi konflik global, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion bertajuk “Prospek Diplomasi Parlemen di Tengah Konflik Global” pada Rabu (8/4/2026), di Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat sebagai langkah strategis memperkuat peran diplomasi parlemen dalam merespons dinamika global yang semakin kompleks.

Dalam sambutannya, Ketua BKSAP menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk memetakan lanskap geopolitik, mengidentifikasi ruang manuver strategis BKSAP di berbagai forum internasional, serta merumuskan rekomendasi guna memperkuat sinergi diplomasi parlemen dengan kebijakan luar negeri pemerintah dan aspirasi masyarakat.

Diskusi juga menghadirkan Dr. Ian Montratama, Tenaga Ahli Utama Bidang Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional RI, yang menekankan pentingnya peran aktif parlemen dalam menjaga kepentingan nasional di tengah perubahan struktur kekuatan global, khususnya pada sektor pertahanan, energi, dan stabilitas kawasan.

Melalui forum ini, BKSAP mendorong penguatan kapasitas substansi, peningkatan agility diplomasi, serta optimalisasi dukungan kelembagaan bagi delegasi parlemen. Sinergi antara DPR RI, pemerintah, dan Dewan Pertahanan Nasional menjadi kunci dalam memperkuat posisi strategis Indonesia menuju 2045.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI bersama pimpinan dan Anggota Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Korea Selatan menerima kunjungan Delegasi Korea-Indonesia Parliamentary Friendship Group di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta pada Kamis (12/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga (F-PG) menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi. Berbagai isu strategis turut dibahas, mulai dari dukungan Indonesia terhadap pencalonan Korea Selatan sebagai Sekretaris IPU, kerja sama industri pertahanan, hingga kolaborasi ekonomi dan investasi kedua negara.

Disisi lain, Ketua Delegasi Kim Gihyeon menegaskan bahwa hubungan bilateral kedua negara terus menunjukkan perkembangan signifikan. Intensitas kunjungan tingkat tinggi antara pemerintah dan parlemen dinilai menjadi bukti kuatnya kemitraan strategis Indonesia–Korea Selatan. Indonesia juga dipandang sebagai mitra strategis utama Korea Selatan di kawasan ASEAN.

Sejumlah Anggota GKSB DPR RI turut menyampaikan pandangan dan usulan. Isu yang diangkat antara lain peluang kerja sama pendidikan dan penelitian terkait tanaman herbal dan kosmetik, penguatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan, serta inisiatif mempertemukan asosiasi pengusaha kedua negara untuk memperluas perdagangan dan investasi.

Menanggapi hal tersebut, Delegasi Korea Selatan menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan yang setara bagi PMI serta mendorong penguatan kerja sama di berbagai sektor, termasuk industri kreatif, bioindustri, pariwisata, hingga riset bersama.

Kedua pihak sepakat bahwa Indonesia dan Korea Selatan memiliki visi yang sama sebagai negara yang berperan penting di kawasan, sehingga kemitraan strategis antara kedua negara perlu terus diperkuat melalui jalur parlemen, pemerintah, dan hubungan antar masyarakat.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan pentingnya penguatan diplomasi yang berakar pada hubungan antar masyarakat (people to people diplomacy) dalam kegiatan “Kolaborasi Parlemen–Akademisi untuk Penguatan Diplomasi” yang diselenggarakan pada Rabu, 11 Maret 2026, di Gedung B, Universitas Pamulang (UNPAM), Tangerang Selatan, Banten. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota BKSAP DPR RI, jajaran pimpinan universitas, serta civitas akademika sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara parlemen dan kalangan akademisi dalam mendukung diplomasi Indonesia.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Husein Fadlulloh menyatakan bahwa kunjungan ke kampus-kampus menjadi salah satu program penting BKSAP untuk memperkuat pemahaman mahasiswa dan akademisi mengenai diplomasi parlemen Indonesia.

Menurutnya, kegiatan bertajuk BKSAP Day tersebut merupakan bagian dari upaya BKSAP DPR RI untuk membuka ruang dialog dengan civitas akademika mengenai berbagai isu nasional maupun internasional yang sedang berkembang. Maka dari itu, jelasnya, kunjungan ini bertujuan untuk mensosialisasikan berbagai kerja diplomasi yang dilakukan BKSAP DPR RI di berbagai forum internasional.

BKSAP memandang bahwa pendekatan people to people diplomacy menjadi semakin relevan dalam menghadapi dinamika global saat ini. Melalui forum-forum kerja sama antar parlemen seperti AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly), Indonesia terus mendorong penguatan identitas regional di kawasan Asia Tenggara sekaligus memperluas ruang kolaborasi antar masyarakat di tingkat kawasan.

Ke depan, BKSAP DPR RI berharap penguatan hubungan antar masyarakat di kawasan ASEAN dapat membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Melalui diplomasi parlemen yang aktif dan kolaboratif, BKSAP DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong kerja sama internasional yang tidak hanya berbasis kepentingan negara, tetapi juga memperkuat hubungan antar masyarakat sebagai fondasi utama perdamaian dan kemajuan bersama.

Ketua BKSAP DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc. MA melakukan pertemuan dengan Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia Abdalfatah A.K. Alsattari di Ruang Pimpinan, Gd. Nusantara III, Senayan, Jakarta, hari ini (10/03/2026).

Pertemuan ini membahas terkait Hubungan Indonesia dan Palestina yang dibangun atas dasar sejarah, solidaritas, dan nilai kemanusiaan.

Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Melalui diplomasi parlemen, solidaritas masyarakat, dan kerja sama kemanusiaan, Indonesia akan bersama Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian yang berkelanjutan.