Haidar Alwi Care

Menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Haidar Alwi Gelar Acara Akbar Doa Untuk Negeri di GBK Bersama Haddad Alwi dan NDX AKA.

Menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Stadion Utama Gelora B**g Karno (GBK) Jakarta direncanakan menjadi pusat berkumpulnya masyarakat dari berbagai daerah dalam sebuah kegiatan kebangsaan bertajuk Doa Untuk Negeri. Digagas oleh Ir. R. Haidar Alwi, MT, Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, acara akbar ini akan menghadirkan Haddad Alwi dan NDX AKA untuk mengajak masyarakat mendoakan Indonesia yang damai, rakyat yang bersatu, serta kesuksesan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga tahun 2029.

Mengusung semangat persatuan dan optimisme nasional, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat untuk memperkuat rasa persaudaraan, kecintaan kepada tanah air, dan harapan terhadap masa depan Indonesia.

Menurut Haidar Alwi, bangsa yang besar tidak boleh kehilangan ruang untuk bersatu. Di tengah derasnya arus informasi, perbedaan pandangan, dan dinamika sosial yang terus berkembang, masyarakat membutuhkan momentum yang mampu mempertemukan seluruh elemen bangsa dalam suasana yang sejuk, damai, dan penuh harapan.

*"Bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang mampu membangun jalan, pelabuhan dan gedung-gedung tinggi. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu menjaga persatuannya. Ketika doa, persaudaraan dan optimisme rakyat bertemu dalam satu ruang kebangsaan, di situlah lahir kekuatan moral yang menjadi fondasi kemajuan sebuah negara,"* tegas Haidar Alwi.

*Doa Untuk Negeri dan Patriotisme Spiritual bagi Indonesia.*

Haidar Alwi menjelaskan bahwa kegiatan Doa Untuk Negeri lahir dari keyakinan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya membutuhkan kekuatan ekonomi, teknologi, dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan kekuatan moral yang mampu menyatukan masyarakat dalam satu tujuan bersama.

Karena itu, acara ini dirancang sebagai wadah bagi masyarakat untuk bersama-sama memanjatkan doa bagi keselamatan bangsa, kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan pembangunan nasional. Acara tersebut terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, profesi maupun kelompok sosial.

Haidar Alwi menyebut kegiatan ini sebagai bentuk Patriotisme Spiritual, yaitu kecintaan kepada bangsa dan negara yang diwujudkan melalui doa, persatuan, kepedulian sosial, serta semangat untuk terus memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.

Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara yang semakin maju apabila persatuan tetap dijaga dan optimisme masyarakat terus dirawat. Karena itu, Doa Untuk Negeri diharapkan mampu menjadi energi positif yang memperkuat semangat kebangsaan, khususnya di kalangan generasi muda, milenial, dan Gen Z yang akan menjadi penerus pembangunan nasional.

*"Persatuan adalah investasi kebangsaan yang nilainya jauh lebih besar daripada apa pun. Ketika rakyat memiliki harapan yang sama terhadap masa depan bangsanya, maka Indonesia akan memiliki kekuatan luar biasa untuk melangkah maju,"* ujar Haidar Alwi.

*Mendoakan Prabowo, Gibran dan Kapolri demi Indonesia yang Semakin Maju.*

Selain menjadi momentum doa bagi bangsa dan negara, acara Doa Untuk Negeri juga akan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendoakan keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan amanah rakyat hingga tahun 2029.

Haidar Alwi menilai bahwa berbagai program pembangunan nasional membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi rakyat Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah melalui doa dan semangat kebersamaan yang terus dijaga.

Dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80, masyarakat juga akan diajak mendoakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran Polri agar senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta stabilitas nasional.

Menurut Haidar Alwi, keamanan merupakan salah satu fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Tanpa stabilitas yang terjaga, pembangunan akan sulit berjalan secara maksimal. Karena itu, peran Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat patut mendapatkan dukungan serta apresiasi dari seluruh elemen bangsa.

*"Ketika para pemimpin bangsa dan para penjaga keamanan negara diberikan kesehatan, kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya, maka manfaatnya akan kembali kepada rakyat. Karena itu, mendoakan mereka adalah bagian dari ikhtiar bersama membangun Indonesia,"* kata Haidar Alwi.

*GBK Akan Menjadi Lautan Sholawat, Doa dan Semangat Persatuan.*

Pemilihan Stadion Utama Gelora B**g Karno bukan tanpa alasan. Stadion yang selama puluhan tahun menjadi saksi berbagai peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia itu dinilai memiliki nilai simbolik sebagai ruang persatuan rakyat Indonesia.

Dengan kapasitas yang dapat menampung puluhan ribu hingga sekitar 100 ribu peserta, GBK diharapkan menjadi saksi berkumpulnya masyarakat dari berbagai daerah dalam satu semangat yang sama, yakni mendoakan Indonesia agar tetap damai, bersatu, aman, dan semakin maju.

Untuk menghadirkan suasana yang religius sekaligus dekat dengan generasi muda, acara ini akan menghadirkan Haddad Alwi dan NDX AKA. Haddad Alwi dikenal luas melalui karya-karya sholawat yang menyejukkan dan telah menjadi bagian dari perjalanan dakwah di Indonesia selama bertahun-tahun. Sementara NDX AKA dipilih sebagai representasi generasi muda yang memiliki kedekatan kuat dengan kalangan milenial dan Gen Z di berbagai daerah.

Melalui perpaduan doa, sholawat, musik, dan pesan-pesan kebangsaan, Doa Untuk Negeri diharapkan menjadi salah satu kegiatan kebangsaan terbesar dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus menjadi simbol bahwa persatuan tetap menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan menuju masa depan.

*"Doa Untuk Negeri bukan sekadar acara, melainkan ajakan untuk mengingat kembali bahwa Indonesia dibangun oleh harapan yang sama. Kita boleh berbeda latar belakang, profesi dan pandangan, tetapi kita memiliki satu tanah air, satu bangsa dan satu cita-cita. Karena itu mari kita bertemu di GBK, bersatu dalam doa, dan bersama-sama mengirimkan harapan terbaik untuk Indonesia,"* pungkas Haidar Alwi.

Haidar Alwi: Mari Kita Doakan RUU Polri Menjadi Fondasi Kepastian Hukum dan Masa Depan Keamanan Indonesia.

Hari ini, Selasa 9 Juni 2026, DPR RI memasuki salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan RUU Polri. Setelah Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah merampungkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), agenda dilanjutkan dengan rapat kerja Komisi III DPR RI, penyampaian pendapat akhir mini fraksi, pengambilan keputusan tingkat I, hingga pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna. Jika seluruh tahapan berjalan lancar dan memperoleh persetujuan, revisi Undang-Undang Polri akan resmi menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.

Momentum tersebut bukan sekadar proses legislasi biasa. Di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber, perdagangan manusia, narkotika lintas negara, terorisme, serta berbagai tantangan keamanan baru di era digital, Indonesia membutuhkan institusi kepolisian yang memiliki landasan hukum kuat, modern, profesional, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam konteks inilah, Ir. R. Haidar Alwi, MT - Presiden Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi Institute, Serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, menegaskan bahwa pembahasan RUU Polri harus dipandang sebagai bagian dari ikhtiar besar bangsa untuk memperkuat sistem keamanan nasional yang demokratis, profesional, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Haidar Alwi menjelaskan bahwa keamanan merupakan prasyarat utama bagi pembangunan. Tidak ada investasi yang tumbuh tanpa stabilitas. Tidak ada pendidikan yang berkembang tanpa rasa aman. Tidak ada kesejahteraan yang bertahan lama tanpa kepastian hukum. Karena itu, penyempurnaan regulasi terhadap institusi kepolisian merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

*"Keamanan bukan hanya urusan polisi, melainkan kebutuhan setiap ibu yang ingin anaknya pulang dengan selamat, setiap pedagang yang ingin usahanya berjalan tenang, dan setiap rakyat yang ingin hidup dalam kepastian hukum. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendoakan agar seluruh proses pembahasan hingga pengesahan RUU Polri berjalan lancar dan menghasilkan regulasi terbaik bagi bangsa. Inilah Security Governance Continuity, yaitu keberlanjutan tata kelola keamanan negara agar mampu melindungi rakyat hari ini sekaligus menjawab tantangan masa depan,"* tegas Haidar Alwi.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RUU Polri sesungguhnya merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi keamanan nasional yang akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

*RUU Polri dan Kebutuhan Adaptasi Keamanan di Era Modern.*

RUU Polri yang saat ini dibahas mencakup sejumlah penyesuaian penting, mulai dari penguatan sistem pengawasan, penataan usia pensiun, penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, penguatan peran Kompolnas, hingga sinkronisasi dengan perkembangan KUHP dan KUHAP yang baru. Seluruh langkah tersebut pada dasarnya bertujuan menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaksanaan tugas kepolisian.

Dalam perspektif ilmu tata kelola negara, institusi yang tidak beradaptasi akan tertinggal oleh perubahan lingkungan strategis. Ancaman keamanan saat ini tidak lagi terbatas pada kejahatan konvensional. Kejahatan digital, penipuan berbasis teknologi, serangan siber, hingga jaringan kriminal lintas negara membutuhkan kesiapan organisasi dan perangkat hukum yang terus diperbarui.

Karena itu, menurut Haidar Alwi, pembahasan RUU Polri harus dipahami sebagai proses penyempurnaan kelembagaan agar Polri mampu menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum secara lebih efektif dan akuntabel.

*"Undang-undang yang baik tidak lahir untuk melindungi institusi dari rakyat, melainkan untuk memastikan institusi mampu melayani rakyat secara lebih profesional, lebih transparan, dan lebih bertanggung jawab. Ketika keamanan bertemu dengan akuntabilitas, di situlah negara memperoleh legitimasi moralnya,"* ujar Haidar Alwi.

Pemahaman tersebut membawa kita pada fakta bahwa penyempurnaan regulasi akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar apabila didukung oleh institusi yang terus melakukan reformasi secara konsisten.

*PRESISI dan Kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.*

Dalam pandangan Haidar Alwi, pembahasan RUU Polri hadir pada momentum yang tepat. Sebab revisi ini dilakukan ketika Polri sedang menjalankan salah satu fase transformasi terbesar dalam sejarah reformasi kepolisian Indonesia melalui program PRESISI yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Berbagai pembaruan di bidang pelayanan publik, digitalisasi sistem kepolisian, transparansi pelayanan, penguatan pengawasan internal, penanganan kejahatan siber, hingga peningkatan kecepatan respons terhadap laporan masyarakat menunjukkan bahwa reformasi Polri tidak berhenti sebagai slogan. Reformasi tersebut telah menjadi budaya kerja yang terus berkembang di berbagai lini organisasi.

Haidar Alwi menilai kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil membawa Polri semakin dekat dengan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Polri mampu menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus mendukung berbagai program strategis pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.

Hal itu tercermin dalam Survei Haidar Alwi Institute beberapa bulan lalu yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 83,6 persen. Bagi Haidar Alwi, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan cerminan pengalaman nyata masyarakat yang semakin merasakan manfaat pelayanan kepolisian.

*"Saya melihat Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil membangun fondasi reformasi yang nyata melalui PRESISI. Reformasi yang baik bukan reformasi yang banyak berbicara tentang perubahan, tetapi reformasi yang membuat masyarakat benar-benar merasakan perubahan itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat,"* jelas Haidar Alwi.

Menurut Haidar Alwi, kepercayaan publik tidak mungkin dibangun hanya melalui komunikasi atau pencitraan. Kepercayaan lahir dari kerja nyata, konsistensi pengabdian, serta keberanian melakukan pembenahan secara berkelanjutan.

*Mari Berdoa Bersama untuk Polri dan Indonesia.*

Di atas segala dinamika yang menyertai proses legislasi, terdapat satu tujuan yang seharusnya menyatukan seluruh anak bangsa, yaitu menghadirkan sistem keamanan yang semakin kuat, profesional, dan mampu melindungi rakyat Indonesia. DPR sedang menjalankan tugas konstitusionalnya, pemerintah sedang menjalankan tanggung jawab kenegaraannya, dan Polri terus menjalankan pengabdiannya kepada masyarakat.

Karena itu, Haidar Alwi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memanjatkan doa terbaik agar seluruh tahapan pembahasan RUU Polri, mulai dari Panja, Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat I, hingga Rapat Paripurna dan pengesahan menjadi Undang-Undang, dapat berlangsung lancar, bijaksana, dan menghasilkan keputusan terbaik bagi bangsa.

Haidar Alwi juga mengajak masyarakat untuk mendoakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran Polri yang setiap hari mengemban amanah menjaga keamanan bangsa. Di balik setiap seragam yang dikenakan, terdapat pengabdian panjang, tanggung jawab besar, dan harapan jutaan rakyat yang ingin hidup aman dan tenteram.

*"Mari kita kesampingkan prasangka dan memperbanyak doa. Sebab keamanan yang kuat bukan hanya lahir dari undang-undang yang baik, tetapi juga dari kepercayaan rakyat yang terus dijaga. Kita doakan agar seluruh tahapan pembahasan hingga pengesahan RUU Polri berjalan sukses, serta kita doakan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan seluruh anggota Polri senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya. Ketika Polri kuat, profesional, dan dipercaya rakyat, maka Indonesia akan memiliki fondasi yang kokoh untuk melangkah menuju masa depan yang lebih aman, lebih maju, dan lebih sejahtera,"* pungkas Haidar Alwi.

Haidar Alwi: Salah Alamat, Civilian Oversight yang Diusulkan Natalius Pigai terhadap Polri Lebih Tepat Diterapkan pada TNI.

Usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai agar sejumlah jabatan non-operasional di lingkungan Polri dapat diisi oleh kalangan sipil memunculkan perdebatan yang cukup luas. Gagasan tersebut didasarkan pada keinginan memperkuat civilian oversight, meningkatkan profesionalisme, memperluas pengawasan sipil, dan memperdalam praktik demokrasi dalam institusi keamanan negara.

Dalam negara demokrasi, gagasan seperti itu tentu sah untuk diajukan. Tidak ada institusi negara yang boleh kebal terhadap kritik maupun evaluasi. Namun setiap gagasan publik juga harus diuji melalui logika, teori, sejarah, dan konstitusi agar tidak berhenti sebagai niat baik semata.

Di tengah perdebatan tersebut, Ir. R. Haidar Alwi, MT, Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, menilai bahwa usulan Natalius Pigai lahir dari semangat yang patut dihormati. Namun menurutnya, terdapat persoalan mendasar karena konsep yang digunakan justru diarahkan kepada institusi yang bukan merupakan objek utama dari teori tersebut.

*"Dalam kebijakan publik, kesalahan terbesar bukanlah niat yang buruk, melainkan diagnosis yang keliru. Ketika objek yang dibidik tidak tepat, maka reformasi berisiko berjalan jauh tanpa pernah benar-benar mencapai tujuan yang ingin dicapai,"* tegas Haidar Alwi.

Menurut Haidar Alwi, sebelum berbicara mengenai perubahan struktur di Polri, publik perlu terlebih dahulu memahami kepada siapa sebenarnya konsep civilian oversight itu sejak awal ditujukan.

*Civilian Oversight Lahir dari Relasi Sipil-Militer, Mengapa Justru Polri yang Menjadi Sasaran?*

Dalam literatur ilmu politik modern, konsep civilian oversight, civilian control, dan democratic control of armed forces lahir dari pergulatan panjang berbagai negara dalam mengatur hubungan antara kekuatan sipil dan kekuatan militer.

Para akademisi seperti Samuel P. Huntington, Morris Janowitz, hingga berbagai lembaga demokrasi internasional mengembangkan teori tersebut bukan karena persoalan kepolisian, melainkan karena sejarah dunia berkali-kali memperlihatkan bagaimana militer dapat mendominasi bahkan mengambil alih kekuasaan politik apabila tidak berada di bawah kontrol sipil yang kuat.

Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, hingga berbagai negara Asia pernah mengalami intervensi militer dalam politik. Dari pengalaman itulah lahir konsep civilian control yang kemudian menjadi salah satu fondasi utama demokrasi modern.

Karena itu, menurut Haidar Alwi, ketika berbicara mengenai civilian oversight, dunia akademik hampir selalu mengaitkannya dengan relasi sipil-militer. Fokusnya adalah bagaimana negara demokrasi mengelola hubungan dengan institusi militer yang memiliki kekuatan tempur, struktur komando militer, doktrin pertahanan, serta kemampuan penggunaan kekuatan bersenjata dalam skala nasional.

Dalam konteks Indonesia, diskursus tersebut memiliki sejarah yang sangat jelas. Reformasi 1998 melahirkan perubahan besar berupa penghapusan Dwifungsi ABRI, pemisahan Polri dari ABRI, serta penataan ulang hubungan antara kekuatan sipil dan militer. Sejak saat itu TNI kembali difokuskan pada fungsi pertahanan negara, sementara Polri menjalankan fungsi keamanan dalam negeri dan penegakan hukum.

Menurut Haidar Alwi, fakta sejarah ini penting karena menunjukkan bahwa akar teoritis civilian oversight sesungguhnya jauh lebih dekat kepada relasi sipil dan militer daripada relasi sipil dan kepolisian.

Karena itu muncul pertanyaan yang sangat mendasar. Jika teori yang digunakan Natalius Pigai lahir untuk mengatur relasi sipil-militer, mengapa sasaran utamanya justru Polri yang telah dipisahkan dari militer sejak lebih dari dua dekade lalu?

*"Saya melihat adanya disorientasi objek reformasi. Teori yang lahir untuk memastikan militer tetap berada di bawah kontrol sipil justru diarahkan kepada Polri yang sejak Reformasi telah menjadi institusi sipil. Di sinilah letak kekeliruan konseptual yang perlu diluruskan. Jika diskusinya adalah civilian oversight, maka secara akademik pertanyaan pertama yang muncul justru mengapa bukan TNI yang menjadi fokus pembahasan,"* tegas Haidar Alwi.

Dari titik inilah menurut Haidar Alwi muncul persoalan berikutnya, yaitu kecenderungan sebagian pihak memperlakukan Polri seolah-olah masih berada dalam posisi kelembagaan yang sama seperti sebelum Reformasi.

*Tidak Adil Menilai Polri Hari Ini dengan Kacamata Sebelum Reformasi.*

Menurut Haidar Alwi, salah satu kesalahan yang sering muncul dalam perdebatan publik adalah menilai kondisi Polri hari ini menggunakan kacamata masa lalu. Padahal Reformasi telah mengubah posisi Polri secara fundamental. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Posisi ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Artinya, supremasi sipil terhadap Polri sesungguhnya bukan agenda yang belum selesai. Supremasi sipil terhadap Polri telah menjadi fakta konstitusional sejak lama. Karena itu menurut Haidar Alwi, yang perlu diuji hari ini bukan lagi status sipil Polri, melainkan kualitas reformasi yang sedang dijalankan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjalankan berbagai transformasi yang secara substansi justru sejalan dengan tujuan yang disampaikan Natalius Pigai. Program Presisi mendorong profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta modernisasi organisasi. ETLE mengurangi ruang penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas. Digitalisasi pelayanan SIM, SKCK, dan berbagai layanan publik lainnya memperluas transparansi dan efisiensi.

Penguatan pengawasan internal, keterbukaan rekrutmen anggota, kolaborasi dengan akademisi, pemanfaatan teknologi informasi, hingga keterlibatan berbagai tenaga profesional dari kalangan sipil menunjukkan bahwa reformasi internal Polri terus berjalan. Menurut Haidar Alwi, banyak hal yang diinginkan Natalius Pigai sebenarnya sedang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui jalur reformasi internal yang tetap menghormati desain konstitusi dan profesionalisme organisasi kepolisian.

Karena itu, menurut Haidar Alwi, tidak adil apabila Polri terus diperlakukan seolah-olah belum berubah sejak era sebelum Reformasi.

*"Tidak adil menilai Polri hari ini dengan kacamata sebelum Reformasi. Jika Reformasi telah memisahkan Polri dari militer, lalu Polri telah menjalankan reformasi internal secara berkelanjutan, maka yang harus diuji adalah kualitas perbaikannya, bukan terus-menerus mempertanyakan identitas yang secara hukum sudah selesai. Bahkan banyak agenda transparansi, profesionalisme, dan keterbukaan yang diinginkan publik saat ini justru sedang diperkuat di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,"* tegas Haidar Alwi.

Namun menurut Haidar Alwi, titik paling lemah dari usulan tersebut justru bukan terletak pada teorinya, melainkan pada hubungan logika antara masalah yang diangkat dan solusi yang ditawarkan.

*Jika Polisi Masuk Jabatan Sipil Dianggap Masalah, Mengapa Solusinya Sipil Masuk Polri?*

Menurut Haidar Alwi, sebagian argumentasi yang mendukung usulan Natalius Pigai bertumpu pada gagasan keseimbangan atau resiprokal. Karena ada anggota Polri yang menduduki jabatan sipil di sejumlah lembaga negara, maka kalangan sipil juga harus dapat mengisi jabatan tertentu di Polri.

Sekilas argumen tersebut terdengar menarik. Namun apabila diuji lebih dalam, menurut Haidar Alwi terdapat persoalan logika yang cukup serius.

Jika yang dianggap bermasalah adalah penempatan anggota Polri pada jabatan sipil tertentu, maka solusi yang paling logis adalah mengevaluasi kebijakan penempatan tersebut. Bukan justru membuka struktur internal Polri sebagai respons atas persoalan yang berbeda.

Dalam ilmu kebijakan publik, masalah dan solusi harus memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas. Jika A dianggap bermasalah, maka yang diperbaiki adalah A. Bukan menciptakan kebijakan baru yang tidak memiliki hubungan langsung dengan akar persoalan.

Menurut Haidar Alwi, logika inilah yang belum terjawab dalam usulan tersebut. Apalagi ketika argumentasi kemudian diarahkan pada isu HAM. Menurutnya, perlindungan HAM merupakan kewajiban mutlak yang harus terus diperkuat. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan yang meyakinkan mengenai bagaimana penempatan sipil pada jabatan SDM, inspektorat, keuangan, atau teknologi di Polri akan secara otomatis menurunkan potensi pelanggaran HAM.

Jika persoalannya HAM, maka yang harus diperkuat adalah pendidikan HAM, pengawasan HAM, akuntabilitas, transparansi, dan penegakan disiplin terhadap setiap pelanggaran. Jika persoalannya pengawasan, maka yang harus diperkuat adalah sistem pengawasannya. Jika persoalannya profesionalisme, maka yang harus diperkuat adalah profesionalismenya.

Karena itu menurut Haidar Alwi, diskusi mengenai civilian oversight harus dikembalikan pada akar teorinya. Jika konsep tersebut digunakan secara konsisten sesuai sejarah dan landasan akademisnya, maka diskursus tersebut akan jauh lebih relevan diarahkan kepada relasi sipil-militer dibandingkan kepada Polri yang telah menjadi institusi sipil sejak Reformasi.

*"Saya khawatir bangsa ini sedang membangun solusi di atas bayangan masalah. Ketika teori yang lahir untuk mengendalikan kekuatan militer diarahkan kepada institusi sipil, yang muncul bukan penguatan demokrasi, melainkan kebingungan konseptual. Karena itu saya berpendapat bahwa civilian oversight yang diusulkan Natalius Pigai lebih tepat menjadi diskursus mengenai TNI daripada Polri yang telah menjadi institusi sipil sejak Reformasi dan terus diperkuat melalui agenda reformasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Bangsa besar membutuhkan presisi kelembagaan, yaitu kemampuan menempatkan teori pada objek yang tepat dan solusi pada masalah yang tepat,"* pungkas Haidar Alwi.