KPP Penanaman Modal Asing Satu

PPh Final UMKM 0,5% Tetap Ada, Kini Lebih Tepat Sasaran

Melalui PP Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah tetap mempertahankan fasilitas PPh Final UMKM 0,5%. Batas omzetnya juga tetap sampai Rp4,8 miliar per tahun.

Penyesuaian kebijakan ini dilakukan agar manfaat fasilitas perpajakan benar-benar dinikmati oleh UMKM yang membutuhkan dukungan untuk tumbuh dan berkembang.

Dalam evaluasi pelaksanaannya, terdapat berbagai kondisi yang berpotensi membuat fasilitas tidak sepenuhnya tepat sasaran. Karena itu, pengaturan ini disempurnakan untuk menjaga keadilan, mendorong kepatuhan, dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Semangatnya tidak berubah: mendukung UMKM bertumbuh, naik kelas, dan semakin kuat.

__

The 0.5% Final Income Tax for MSMEs Remains, Now More Accurately Targeted

Through Government Regulation (PP) Number 20 of 2026, the government maintains the 0.5% Final Income Tax (PPh Final) facility for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The annual gross turnover threshold also remains at Rp4.8 billion.

This policy adjustment aims to ensure that the benefits of this tax facility are genuinely utilized by MSMEs that need support to grow and thrive.

Based on evaluations of its implementation, certain conditions potentially caused the facility to be improperly targeted. Therefore, the regulations have been refined to uphold fairness, encourage compliance, and foster a healthy business climate.

The underlying spirit remains unchanged: to support MSMEs in growing, scaling up, and becoming stronger.

APBNKita per 5 Juni 2026 menunjukkan tren positif!

Penerimaan pajak telah mencapai Rp834,4 triliun, atau 35,4% dari target APBN 2026. Angka ini juga tumbuh 22,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Capaian ini mencerminkan kontribusi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta menjaga keberlanjutan APBN sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

__

APBNKita as of June 5, 2026, is showing a positive trend!

​Tax revenue has reached Rp834.4 trillion, accounting for 35.4% of the 2026 State Budget (APBN) target. This figure also represents a solid 22.1% growth compared to the same period last year.

​This achievement reflects the active contribution of the public and the business sector in supporting development financing, as well as ensuring the sustainability of the State Budget as a vital instrument to drive economic growth and shared prosperity.

✨ Ada yang baru di Coretax DJP!

Kami terus menerima masukan dari para pengguna, dan salah satu langkah yang sudah kami lakukan adalah penyegaran tampilan Coretax DJP.

Mulai dari halaman utama hingga navigasi antar-menu, tampilannya kini dibuat lebih responsif dan nyaman digunakan di berbagai perangkat. Tujuannya supaya dapat mengakses layanan perpajakan dengan lebih mudah, informasi lebih jelas, dan pengalaman pengguna semakin baik.
Pembaruan ini dilakukan secara bertahap dan akan terus dikembangkan ke depannya

__

​✨ There's something new in Coretax DJP!

​We continuously listen to user feedback, and one of the steps we have taken is a visual refresh of the Coretax DJP interface.

​From the homepage to the menu navigation, the design is now more responsive and user-friendly across various devices. The goal is to ensure that can access tax services more easily, receive clearer information, and enjoy an enhanced overall user experience.
​These updates are being rolled out gradually and will continue to be developed moving forward.

PT atau CV baru daftar tahun 2026? Masih bisa manfaatkan tarif PPh Final 0,5%!

PT, CV, Firma, dan BUMDes/BUMDesma yang terdaftar pada 1 Januari s.d. 21 April 2026 masih bisa memanfaatkan tarif PPh Final UMKM 0,5% sesuai ketentuan peralihan dalam PP 20 Tahun 2026.

Pembayaran PPh Final 0,5% yang sudah dilakukan sejak Januari 2026 juga tetap sah dan tidak perlu pembetulan SPT. Fasilitas ini tetap dapat digunakan selama syarat omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun terpenuhi dan jangka waktu pemanfaatannya belum berakhir.

Jadi, tidak perlu khawatir. Hak wajib pajak tetap dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. 👍

__

​Newly Registered PT or CV in 2026? You Can Still Utilize the 0.5% Final Income Tax Rate!

​PTs, CVs, Firms, and BUMDes/BUMDesma registered between January 1 and April 21, 2026, can still take advantage of the 0.5% MSME Final Income Tax (PPh Final) rate. This is in accordance with the transitional provisions outlined in Government Regulation (PP) No. 20 of 2026.

​The 0.5% Final Income Tax payments that have already been made since January 2026 remain perfectly valid, and there is no need to amend your Tax Returns (SPT).
​You can continue to use this tax facility provided that the following conditions are met:
​Your maximum annual gross turnover does not exceed Rp4.8 billion.
​The permitted utilization period for this facility has not yet expired.

​So, there is no need to worry. Taxpayers' rights remain fully protected under the applicable regulations. 👍

PP 20 Tahun 2026 membawa beberapa penyesuaian pada ketentuan PPh Final UMKM. Mulai dari subjek yang dapat memanfaatkan tarif 0,5%, pengaturan penggabungan omzet, hingga penegasan bahwa pekerjaan bebas tertentu tidak termasuk dalam skema PPh Final UMKM.

Meski ada perubahan, UMKM orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenai PPh. Yuk, simak perbandingan aturan lama dan baru agar tidak salah paham! 😉

__

Government Regulation (PP) No. 20 of 2026 introduces several adjustments to the MSME Final Income Tax (PPh Final UMKM) provisions. These range from who is eligible to utilize the 0.5% rate and rules on gross turnover aggregation, to the reaffirmation that certain independent professions are excluded from the MSME Final Income Tax scheme.

Despite these changes, individual MSMEs with a turnover of up to Rp500 million per year remain exempt from income tax. Let's take a look at the comparison between the old and new rules to avoid any misunderstandings! 😉

Dari dulu, influencer, content creator, selebgram, blogger, dan vlogger tidak dikenakan PPh Final UMKM dengan tarif 0,5 persen. Hal ini karena penghasilan yang diperoleh berasal dari jasa dan keahlian pribadi sehingga termasuk dalam kategori pekerjaan bebas, yang memiliki ketentuan perpajakan tersendiri.

Ketentuan ini bukan merupakan pajak baru. Melalui PP Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah memberikan kepastian mengenai kelompok Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM dan yang mengikuti mekanisme perpajakan sesuai karakteristik penghasilannya.

Tapi, jangan khawatir! Para pekerja bebas tetap bisa memanfaatkan fasilitas dalam bentuk Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN atau Norma). Pajak itu adil dan mudah, bukan?

Dengan memahami ketentuan yang berlaku, dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara tepat dan sesuai aturan.

__

Historically, influencers, content creators, selebgrams, bloggers, and vloggers have never been subject to the 0.5% MSME Final Income Tax (PPh Final UMKM). This is because their income is derived from personal services and expertise, categorizing them as independent professionals (pekerjaan bebas), which are subject to their own specific tax provisions.

This regulation does not introduce a new tax. Through Government Regulation (PP) Number 20 of 2026, the government simply provides legal certainty regarding which groups of Taxpayers are eligible to utilize the MSME Final Income Tax facility, and which must follow tax mechanisms tailored to the characteristics of their income.

But don't worry! Independent professionals can still take advantage of tax facilities through the Net Income Calculation Norm (Norma Penghitungan Penghasilan Neto or NPPN). Taxes are fair and simple, aren't they?

By understanding the applicable regulations, can fulfill their tax rights and obligations accurately and in compliance with the law.

Jangan Sampai Salah!

Masih banyak yang mengira tarif PPh UMKM 0,5% sudah tidak bisa digunakan karena PPh Badan naik menjadi 22%. Padahal, faktanya bukan karena tarif PPh Badan naik, melainkan karena jangka waktu penggunaan tarif PPh UMKM bagi badan usaha telah berakhir sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, yang berubah bukan tarifnya, tetapi masa pemanfaatannya bagi jenis badan usaha tertentu.

❌ PPh badan naik jadi 22%
✅ Jangka waktu penggunaan tarif PPh UMKM bagi badan telah berakhir

Namun, terdapat pengecualian untuk koperasi. Berdasarkan ketentuan terbaru, koperasi masih dapat memanfaatkan tarif PPh UMKM 0,5% dengan jangka waktu penggunaan selama 4 tahun sejak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

__

Don't Get It Wrong!

Many people still mistakenly believe that the 0.5% MSME Final Income Tax rate can no longer be used because the standard Corporate Income Tax rate has increased to 22%.

In reality, this is not due to a corporate tax rate hike. Rather, it is because the statutory utilization period for corporate entities to use this special MSME rate has officially expired under the prevailing regulations. Therefore, it is not the rate itself that has changed, but rather the allowed timeframe for certain types of business entities to benefit from it.

❌ Corporate income tax rose to 22%
✅ The utilization period of the MSME tax rate for corporate entities has expired

However, there is an exception for cooperatives. Under the latest regulations, cooperatives can still utilize the 0.5% MSME final tax rate for a period of 4 years from the time they meet the specified criteria.

Planned Weekend Downtime

​Untuk meningkatkan performa dan kualitas layanan, aplikasi Coretax akan menjalani pemeliharaan sistem pada
​Jumat, 5 Juni 2026 pukul 18.00 s.d Senin 8 Juni 2026

​Selama periode tersebut, seluruh layanan pada aplikasi Coretax akan terdampak dan tidak dapat digunakan sementara.
​ dapat melakukan aktivitas perpajakannya sebelum jadwal downtime dimulai.

Terimakasih atas pengertiannya 🙏

__

​Planned Weekend Downtime

​To improve performance and service quality, the Coretax application will undergo system maintenance on
​Friday, June 5, 2026, at 18.00 to Monday, June 8, 2026

​During this period, all services on the Coretax application will be affected and temporarily unavailable.
​ can perform their tax activities before the scheduled downtime begins.

Thank you for your understanding 🙏

💡 UMKM, ada kabar baik!

Tarif PPh Final UMKM 0,5% kini dipermanenkan bagi wajib pajak orang pribadi dan PT Perorangan yang menjalankan usaha dengan omzet sampai Rp4,8 miliar per tahun melalui PP Nomor 20 Tahun 2026.

Artinya, selama omzet masih memenuhi ketentuan, fasilitas tarif 0,5% tetap dapat dimanfaatkan tanpa perlu khawatir masa berlakunya berakhir.

Kebijakan ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha kecil sekaligus memastikan fasilitas pajak diberikan lebih tepat sasaran kepada pihak yang memang berhak menerimanya.

Perlu diketahui juga, wajib pajak orang pribadi dengan omzet tidak lebih dari Rp500 juta setahun tetap tidak dikenai Pajak Penghasilan.

Yuk, terus kembangkan usaha dengan lebih tenang dan tetap penuhi kewajiban perpajakan dengan baik. 👍

__

​💡 Good news for UMKMs!

​The 0.5% Final Income Tax rate for UMKMs has now been made permanent for individual taxpayers and Individual Limited Liability Companies with an annual gross turnover of up to Rp4.8 billion, under Government Regulation (PP) Number 20 of 2026.

​This means that as long as your turnover meets the requirements, you can continue to utilize the 0.5% rate facility without worrying about its validity period expiring.

​This policy provides certainty for small business owners while ensuring that tax facilities are accurately targeted at those who truly deserve them.

​Please also note that individual taxpayers with an annual turnover of no more than Rp500 million remain exempt from Income Tax.

​Let's continue to grow your business with peace of mind while diligently fulfilling your tax obligations! 👍

Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila 🇮🇩
​1 Juni menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan Indonesia, Pancasila mengajarkan kita untuk terus menjunjung persatuan, gotong royong dan semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

​"Sulit sekali saudara-saudara, mempersatukan rakyat Indonesia itu, jikalau tidak didasarkan atas Pancasila."
​Nilai-nilai tersebut tetap relevan sebagai fondasi dalam membangun Indonesia yang maju, inklusif, dan sejahtera.

​Mari jadikan Hari Lahir Pancasila sebagai pengingat untuk terus berkarya, berkontribusi, dan menguatkan persatuan demi Indonesia yang lebih baik.

__

Happy Pancasila Day 🇮🇩
​June 1st serves as a momentum to reaffirm the values of Pancasila as the foundation of the state and the unifier of the nation. Amidst the diversity that is Indonesia's strength, Pancasila teaches us to continuously uphold unity, mutual cooperation, and the spirit of togetherness in our daily lives.

​"It is very difficult, brothers and sisters, to unite the Indonesian people if it is not based on Pancasila."
​These values remain relevant as the foundation for building a developed, inclusive, and prosperous Indonesia.

​Let us make the Birth of Pancasila a reminder to continue creating, contributing, and strengthening unity for a better Indonesia.