Kementerian Hukum RI

Bagaimana Kementerian Hukum memastikan percepatan pemeriksaan merek tetap sesuai dengan regulasi dan konvensi internasional? ✨

Dalam episode ini, dibahas komitmen Kementerian Hukum untuk mempercepat proses pendaftaran merek melalui pemanfaatan teknologi informasi dan Artificial Intelligence (AI). Dari proses yang saat ini memakan waktu hingga 6 bulan, pemerintah menargetkan penyelesaian pendaftaran merek dalam 30 hari.

💡 Melalui dialog konstruktif bersama para pemangku kepentingan, Pasti Ada Solusi hadir untuk menghadirkan solusi nyata bagi penguatan ekosistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.

Inisiator SEPADAN (Sistem Pemilihan Pegawai Teladan) Kementerian Hukum: Inspirasi Dedikasi Tanpa Batas 💙🇮🇩

Kisah inspiratif datang dari Andre Harahap, pegawai di Kementerian Hukum Republik Indonesia yang berkat dedikasi, integritas, dan kinerja luar biasa yang ditunjukkannya setiap hari sehingga berhasil meraih predikat Sebagai Inisiator SEPADAN (Sistem Penilaian Pegawai Teladan) melalui voting online yang melibatkan pemilihan online seluruh pegawai melalui aplikasi SAHABAT KUSUMA.

Meski memiliki keterbatasan fisik, semangat kerja dan pengabdiannya menjadi bukti bahwa prestasi tidak ditentukan oleh kondisi, melainkan oleh komitmen untuk terus memberikan yang terbaik. Apresiasi langsung dari Menteri Hukum RI menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi dan pengabdian yang telah diberikan.

Semoga kisah Pak Andre Harahap menjadi inspirasi bagi seluruh ASN dan masyarakat Indonesia untuk terus berkarya, berprestasi, dan tidak pernah menyerah dalam menjalani kehidupan.

"Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini dengan melakukan yang terbaik." ✨

✨ Testimoni Masyarakat tentang Layanan Konsultasi Hukum

William dari Jawa Timur membagikan pengalamannya setelah mengikuti program konsultasi hukum. Melalui layanan ini, kendala paspor yang sebelumnya terhambat karena masalah kewarganegaraan berhasil mendapatkan solusi.

Menurutnya, program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya langsung mengenai peraturan hukum, kewarganegaraan, keimigrasian, hingga kebijakan terbaru tanpa khawatir terjadi salah informasi.

💬 “Kita bisa tanya langsung dan dijawab langsung, jadi tidak terjadi salah pengertian.”

Bagi masyarakat yang memiliki pertanyaan atau kendala terkait hukum, manfaatkan kesempatan untuk berkonsultasi dan mendapatkan informasi yang jelas dari sumber yang berwenang.

Feni Cendana, WNI yang tinggal di Singapura, telah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan sejak Januari 2026. Untuk memastikan proses berjalan lebih jelas dan tertata, Feni kemudian menyampaikan langsung kepada Menteri Hukum melalui Zoom.

Melalui arahan Menteri Hukum, proses ditindaklanjuti dengan solusi yang lebih sederhana dan terintegrasi, yaitu unggah ulang dokumen melalui sistem baru secara gratis, serta pendampingan oleh petugas Ditjen AHU.

📺 YouTube:
https://www.youtube.com/